Sekilas Stranas PPK. 02. Percepatan pemberantasan korupsi: Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. Antara tahun 1951-1956, isu korupsi mulai diperbincangkan melalui koran lokal oleh Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah yakni dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1. : 19611205 199003 1 006. "Melawan korupsi di zaman baru harus dilakukan dengan cara yang canggih," kata Yanuar dalam diskusi. VII Tahun 2001 yang memberi arah kebijakan untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia. (Mosgan Situmorang) 333 Volume 3 Nomor 3, Desember 2014Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri. : 19611205 199003 1 006 Slideshow 1147349. Kalau sudah ada, apa bentuk upaya percepatan pemberantasan korupsi. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna. 2. Sebagai informasi tambahan, terdapat Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J. Sementara yang mendapat nilai di atas 70% adalah Kepri, Bengkulu, Jambi, Babel, DKI, Jabar, DIY, Jatim, Bali, NTT, Kaltara, Gotontalo. Di awali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung Dan Kapolri: b. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. KORUPSI. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sekretaris Kabinet; 3. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Merupakan Salah Satu Jenis Progam Pemberantasan Korupsi (PPK) terintegrasi berdasarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan terintegrasi pula dengan Monitoring Centre For Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Jumat, 20 Okt 2017 08:40 WIB. PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. See Full PDF Download PDF. Pengendalian. (Mosgan Situmorang) 333 Volume 3 Nomor 3, Desember 2014TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada : Para Menten Kabinet Indonesia Bersatu; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia;a) Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 5 UNCAC 2003 tercermin dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK dan Inpres No. 21 maret 2011. percepatan pemberantasan korupsi. Lembaga Pemberantasan Korupsi 1. percepatan pemberantasan korupsi. 3) Semoga kedepannya negri ini jauh dari korupsi. 3. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi POLRI sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden RI No. Dan, menindak lanjuti Inpres No. Penetapan Kinerja - Inpres No. Upaya ini akan berhasil jika dilakukan oleh. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. TEMPO. Pro. 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pada tahun mendatang KPK dan sejumlah kementerian/lembaga mencanangkan 15 aksi pencegahan korupsi. Berikut penjelasannya masing-masing. Salah satu hal yang menarik dalam beberapa tahun pasca reformasi adalah munculnya regulasi dan lembaga-lembaga baru dalam. Peningkatan Peran DPRD dalam Pencegahan dan Pendeteksian Korupsi Disampaikan dalam Workshop “MENINGKATKAN KAPASITAS PERAN DAN FUNGSI DPRD” Prof. Terdapat 3 Fokus, 11 Aksi, dan 27 Sub Aksi Pencegahan Korupsi (PK) yang harus dijalankan 87 K/L dan 542 Pemda secaraLatar Belakang. METADATA PERATURAN. Pasal 11 UU No. Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) 1. (2015). Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan membentuk lembaga yang menangani korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara), Komisi Ombudsman Nasional dan juga pernah membentuk Timtas Tipikor (Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi). 1. Namun implementasi dari Instruksi Presiden ini sangat minim sekali, khususnya pada instruksi ke-5 dimana isntruksi tersebut memerintahkan kepada seluruh pemimpin instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk melaksanakan program. Setiap perubahan tentu saja membutuhan subyek penggerak yaitu manausia. 46 tahun 2004. percepatan pemberantasan korupsi. 30 Tahun 2012 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. 2. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap: masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. 5 institusi yang berwenang memberantas korupsi Beberapa institusi berwenang untuk memberantas korupsi di indonesia agar tidak terus berkembang, yaitu : KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian Negara Republik Indonesia ( instruksi presiden No. H. 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, dengan ini menginstruksikan : Kepada : 1. bappenas@yahoo. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 875 views • 49 slides Keseriusan Eksekutif Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. Sudrajat - detikNews. Judul. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. percepatan pemberantasan korupsi, maka civil society harus melakukan perubahan mendasar dalam organisasi dan aspek kelembagaan secara umum. 9. ICAC Hong Kong. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada tersebut, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan efektif jika tidak ada komitmen yang kuat, tulus dan ikhlas dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. . Berdasarkan rangkuman yang disadur dari modul materi percepatan pemberantasan korupsi, kami mencoba merangkum soal-jawab yang terkait dengan materi tersebut. 2, Jakarta Pusat 10310, Telp/Fax. Upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah sejak lama dicanangkan oleh para pemimpin di negeri ini, bahkan sejak tahun rejim Orba dengan. 7/1999 [ tentang LAKIP - SE MenPAN Nomor SE/31/M. memberantas korupsi sebagai therapy (shock theraphy). sebagai bahan bacaan siswa prajab. Keberadaan Inpres No. oleh : drs. Lembaga anti korupsi Hong Kong ini, sudah berdiri sejak 1974, dengan tujuan untuk memberantas korupsi pada kala itu. Pemberantasan korupsi telah berjalan di relnya, Pemerintah bahkan serius memburu harta koruptor hingga ke luar negeri. Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Percepatan Pemberantasan Korupsi. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. pdf. Ratifikasi UNCAC Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia. DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PRAJABATAN GOL. JABAR (Nadzier Wiriadinata) 11. 12/RW. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 BAB I PENDAHULUAN 1. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, telah mendorong berbagai insiatif-inisiatif di lingkungan Pemerintahan Pusat sampai ke daerah. 934 views • 49 slidesPemberantasan Korupsi Tahun 2014, yang sebelumnya Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi. 21 maret 2011. Analisis, penilaian dan rekomendasi terhadap faktor determinan percepatan penurunan stunting 4. Percepatan Pemberantasan Korupsi. PENDAHULUAN. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Kasus yang masihPercepatan Pemberantasan Korupsi Diklat Prajabatan Golongan III Pengertian Korupsi • Asal kata dari bahasa latin corruptio atau corruptus • Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis corruption; dan Belanda: corruptie (korruptie) • Dari bahasa belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi. a. Keenam lembaga itu juga mengokohkan kerja sama demi pengembalian uang negara. “Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien!”. 1. (0281) 8902091; Fax. serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat. Kewenangan Kejaksaan RI untuk. "Ya KPK-nya perlu diperkuat, Kejaksaannya perlu diperkuat dan beberapa performance hari ini menjadi bagus gitu," ujar Ganjar saat ditemui di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023). LSP KPK bertujuan meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan di bidang antikorupsi melalui penyelenggaraan sertifikasi. 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 bukan merupakan hal yang baru. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (Stranas dan RAN PK). SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN 2018. Jika mereka tidak amanah, maka akan ada ancaman hukuman yang akan diberikan kepada oknum tersebut berupa ancaman. Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu; 3. Pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla akan memasuki masa satu tahun. 0035 Mila Karmilah:20. sulistya irban wil. serta punya integritas dan kredibilitas di dalam percepatan pemberantasan korupsi. com - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengatakan, performa penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sudah. U. Korupsi di Indonesia yang terus berkembang secara tersistem, membuat banyak pihak menggalakkan pemberantasan korupsi. 5. 30 Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 lahir dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya. 2004, Percetakan Negara RI. Perpres No. KORUPSI DAN PENYEBABNYA 1. Percepatan. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI JANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2012-2014 BAB I PENDAHULUAN 1. Beberapa di antaranya melibatkan pelaku korupsi kelas kakap seperti Nurdin Halid, Abdullah Puteh, dan Adrian Waworuntu. Setidaknya terdapat empat rancangan maupun perbaikan undang-undang yang. Tipe Dokumen. Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan. Berdasarkan SK Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023, Tim Percepatan Reformasi Hukum punya tugas untuk menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian/lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang diikuti dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sebagaimana. Terima kasih sudah berkunjung. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 3. iii cpns formasi tahun 2009 angkatan i dan ii . Lembaga anti korupsi Hong Kong ini, sudah berdiri sejak 1974, dengan tujuan untuk memberantas korupsi pada. Namun, masyarakat yang fokus dengan perjalanan agenda pemberantasan korupsi selama era reformasi dengan mudah dapat melacak perbedaan dengan Inpres No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 21 maret 2011. percepatan pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai kendala. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang. Inpres 5/2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. percepatan pemberantasan korupsi. Berikut beberapa macam cara upaya pemerintah dalam melanjutkan tingkat jumlah pemberantasan korupsi di Indonesia: 1. 4. Ditetapkan 9 Desember 2004 Ditetapkan 9 Des 2004. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Kegiatan tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi (Nugraheni, 2017). Padahal kita semua tahu dukungan publik adalah salah satu faktor kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi perlu dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga pembagian tugas dan kewenangan dari aparat penegak hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. 2. 20. 3/10/2022 2 Definisi KORUPSI Asal kata Corruptio Corruption Korruptie. gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)Undang-undang No. Enam lembaga negara pun bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengetahui tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di unit kerjanya. Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung Dan kapolri:PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. daftar riwayat hidup. Soal-Jawab Percepatan Pemberantasan Korupsi (Materi Prajabatan Kemenag Tahun 2011) Posted by Unknown on Jul 23, 2011. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 54 Tahun 2018 terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Tahun 2019 mampu membantu KPK dalam melakukan percepatan pemberantasan korupsi? B. berikut hasil rangkuman. 9. Kasus yang masihJAKARTA, KOMPAS. Indonesia sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi sejak lama dan dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi, [5]. PAK bertujuan untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-Dasar hukum dan lembaga pemberantasan korupsi Dosen pengampu: Dr. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. BAB 1 Pendahuluan Latar Belakang Pasca reformasi, korupsi menjadi isu yang selalu muncul di Indonesia. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Komisi pemberantasan korupsi pun diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi seperti dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002, yang; Melibatkan aparat pengak aturan, penyelengara negara serta orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan - 2 - Korupsi. Sedangkan untuk posisi Kapolri dan Jaksa Agung belum ada pergantian. Di samping perangkat hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi. Percepatan OSS 1. Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. KUMDANG-GST/2007 dan MoU-1365/K/DI/2007, tanggal 14. ¤ Y½² ÒìYg‰ óÄXË I,æ»Ò j–Ôƒ ‡õÑD{û »„O£5| WŒa¡ w^–¨ þåPØ . A. Selasa, 4 April 2023 bertempat di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali Jalan Cikini II Nomor 3 RT. No. 03: Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. 0013. Upaya ini akan berhasil jika dilakukan oleh. 2. 01. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Instruksi Presiden No. 3. Percepatan Pemberantasan KKN dengan menerbitkan 5 (lima) Buku Pedoman Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi yaitu di bidang Pengelolaan APBN/APBD, BUMN/BUMD, Perbankan, Kepegawaian, Sumber Daya Alam dan Pelayanan Masyarakat. : 19611205 199003 1 006. ii inspektorat kota salatiga. SOAL SOAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI PRAJABATAN TAHUN. Hanya saja pada penerapan penegakan hukumnya masih kurang.